Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga relawan yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Bupati Tulang Bawang, Lantai II, itu dihadiri Inspektur Daerah, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala BPJS Kesehatan. Sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan bagi para personel yang bertugas menjalankan program pangan nasional di daerah.
Kepala BPJS Kesehatan, Budi Santoso, menegaskan bahwa kepesertaan JKN merupakan fondasi penting dalam menjamin keselamatan kerja seluruh personel SPPG.
“Program JKN ini bertujuan menjaga keselamatan kerja seluruh personel. Kami berharap apabila anggaran sudah tersedia, pihak manajemen atau instansi terkait dapat segera melaporkan pembayaran iuran seluruh PPPK dan relawan SPPG kepada BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan jaminan kesehatan akan memberikan rasa aman bagi para petugas sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal dalam melayani masyarakat.
Sementara itu, mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional agar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh anggota dan karyawan SPPG dapat bekerja secara profesional. Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar program ini berjalan dengan baik di lapangan,” ungkapnya.
Tak hanya menyoroti aspek perlindungan tenaga kerja, Pemkab Tulang Bawang juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat. Seluruh personel SPPG diminta menerapkan standar kebersihan yang ketat dalam setiap proses pengolahan hingga distribusi makanan.
“Lingkungan kerja harus tetap bersih dan makanan yang disalurkan harus memenuhi standar kesehatan serta gizi. Jangan sampai terjadi kelalaian yang berpotensi menimbulkan kasus keracunan makanan,” tegasnya.
Menariknya, program ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Pemkab Tulang Bawang mendorong seluruh kebutuhan bahan baku makanan dipenuhi melalui produk hasil pertanian lokal. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima layanan gizi, tetapi juga oleh para petani dan pelaku usaha di daerah.
“Dalam pembelian bahan baku makanan pemenuhan gizi, kami berharap dapat memprioritaskan hasil pertanian dari petani setempat. Dengan cara ini, roda perekonomian masyarakat akan ikut bergerak dan kesejahteraan petani dapat meningkat,” tambahnya.
Melalui sinergi antara perlindungan tenaga kerja, pengawasan kualitas pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, Pemkab Tulang Bawang optimistis Program Pemenuhan Gizi Nasional dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Program ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Tags
Tulang Bawang