Bandar Lampung — Dalam semangat memperkuat kolaborasi antarlembaga, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, S.H., M.H., di Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung. pada Rabu (02/11/2025),
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kerja sama. Kedua pihak membahas berbagai peluang sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kanwil Ditjenim Lampung, khususnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik di bidang keimigrasian.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen Ditjenim Lampung dalam mendukung program pelayanan terpadu yang dihadirkan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.
“Kami menyambut baik kerja sama ini. Sinergi dengan Ditjen Imigrasi sangat penting, terutama dalam memberikan kemudahan layanan keimigrasian bagi masyarakat Bandar Lampung.
Harapannya, langkah ini dapat memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional dan humanis,” ujar Wali Kota Eva Dwiana.
Sementara itu, Kakanwil Ditjenim Lampung Nur Raisha Pujiastuti menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan imigrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.
Ia menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandar Lampung menjadi contoh nyata inovasi pelayanan yang memudahkan akses masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas layanan, khususnya di bidang keimigrasian. Tujuannya satu, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap Nur Raisha.
Kunjungan tersebut diakhiri dengan peneguhan komitmen bersama untuk mempererat kerja sama dan memperkuat koordinasi lintas sektor demi terciptanya pelayanan publik yang unggul dan berdaya saing.
Dengan terjalinnya hubungan harmonis antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kanwil Ditjenim Lampung, diharapkan kolaborasi ini dapat menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)