TULANG BAWANG – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online serta menghadirkan layanan penatausahaan pajak berbasis digital.
Penerapan layanan tersebut diperkenalkan dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Senin (24/8/2026). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta jajaran perangkat daerah.
Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan mengatakan, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk pada sektor pengelolaan keuangan.
Menurutnya, penerapan SP2D online merupakan bagian dari upaya Pemkab Tulang Bawang menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan terus berkomitmen melakukan transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Hankam.
Ia berharap sistem SP2D online dapat mempercepat proses penerbitan dan penatausahaan pencairan dana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah.
“Dengan penerapan SP2D online, kita berharap pelayanan semakin cepat dan kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif,” katanya.
Selain SP2D online, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran serta pendampingan layanan penatausahaan pajak secara digital.
Hankam menilai integrasi data perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan proses pendataan, penetapan, hingga pengawasan pajak daerah.
“Integrasi data perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah, memperkuat pengawasan, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan penerimaan daerah akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan daerah sangat penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Hankam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerapan sistem digital tersebut. Ia berharap SP2D online dan integrasi data perpajakan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Semoga seluruh sistem ini dapat berjalan lancar, memberikan manfaat nyata, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkasnya.